Berita Pengadilan
MONEV KESEKRETARIATAN DAN IT
(29/08)
![TANGGAL.png](/images/TANGGAL.png)
![1_480.png](/images/1_480.png)
Singaparna I Rabu (28/08/2024) Bertempat di ruang Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya, diadakan Monitoring dan Evaluasi Kesekretariatan dan Teknologi Informasi selama beberapa minggu terakhir di PA Tasikmalaya, terutama pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu yang di selenggarakan pada tanggal...
Singaparna I Rabu (28/08/2024) Bertempat di ruang Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya, diadakan Monitoring dan Evaluasi Kesekretariatan dan Teknologi Informasi selama beberapa minggu terakhir di PA Tasikmalaya, terutama pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu yang di selenggarakan pada tanggal...
Pengumuman
- Pengembalian Sisa Panjar Juni 2024 | (04/07)
- Pengembalian Sisa Panjar Mei 2024 | (04/07)
- Pengembalian Sisa Panjar April 2024 | (04/07)
- Pengembalian Sisa Panjar Maret 2024 | (04/07)
- Pengembalian Sisa Panjar Februari 2024 | (04/07)
- Pengembalian Sisa Panjar Januari 2024 | (04/07)
- Pengembalian Sisa Panjar Desember 2023 | (29/12)
Artikel
- Ketua PA Tasikmalaya Kembali Dipercaya Menjadi Pengajar Diklat Calon Hakim Terpadu Peradilan Agama
- Metodologi Al-Munasakhat Dalam Perhitungan Kewarisan | Oleh : Drs. Isak Munawar, MH.
- Masalah-Masalah Musykilat Dalam Hukum Kewarisan | Oleh : Drs. Isak Munawar, MH.
- Ikhtisar Hukum Waris Islam di Indonesia | Oleh : Drs. Isak Munawar, MH.
- Reposisi Struktur Kewarisan Islam Berdasarkan Teori Wasiat Wajibah | Oleh : Drs. Isak Munawar, MH.
- AL-MUSYARAKAT AL-MUTANAQISHAH DALAM AL-TIJARIY AL-ISLAMY | Oleh : DRS. ISAK MUNAWAR, MH.
PTA Jawa Barat Meraih Penghargaan Satker Terbaik dari Kanwil DJPB Jawa Barat
Bandung | PTA Bandung
Dalam acara Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Se-Wilayah DJPB Jawa Barat yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2017 di kantor DJPB Bandung, Jl. Diponegoro Bandung, Kepala Kantor Wilayah DJPB Jawa Barat memberikan penghargaan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai salah satu peraih predikat terbaik untuk Mitra Kerja KPPN wilayah Bandung dan Sumedang yang langsung diserahkan kepada Sekretaris PTA Jawa Barat, Drs. H. Ach. Jufri., S.H., M.H. Selain PTA Jawa Barat, satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Jawa Barat yang juga meraih penghargaan yaitu Pengadilan Agama Sumedang.
Adapun kriteria penilaian yang digunakan dalam pemberian penghargaan tersebut antara lain :
1. Realisasi Dana DIPA
2. Pengelolaan UP/TUP
3. Ketepatan Penyelesaian SPM-LS
4. Deviasi Hal III DIPA
5. Penyerahan data kontrak yang tepat waktu
6. Ketepatan pengiriman LPJ Bendahara
7. Revisi DIPA
8. Banyaknya Kesalahan SPM
9. Retur SP2D
10. Dispensasi Pengajuan SPM di akhir tahun
11. Pagu Minus
Dalam kesempatan tersebut, Pak Jufri (sapaan akrab beliau) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran kesekretariatan PTA Jawa Barat dan Pengadilan Agama Sumedang yang telah bekerja keras demi tercapainya penghargaan tersebut.
Pak Jufri menghimbau agar Pengadilan Agama lainnya di wilayah Jawa Barat dapat memperoleh penghargaan serupa. “Hal ini sangat mudah karena PTA Jawa Barat telah memberikan motivasi berupa perangkingan realisasi anggaran Pengadilan Agama se Jawa Barat setiap triwulan yang selalu disampaikan dalam rakor dan surat ke PA se Jawa Barat,” ungkap beliau.
News gathering : Nunu Karsa Nugraha
Photo : Ilham Yurio
Pelayanan E-Court
Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
SelanjutnyaBagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan terdapat prosedur permohonan informasi yang terbagi pada jenis jenis informasi yang terkatagori informasi yang wajib diumumkan setiap saat dan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh masyarakat.
SelanjutnyaBantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Tasikmalaya memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Lebih LanjutE-Learning Mahkamah Agung
E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.
Lebih LanjutJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.
Lebih Lanjut
Pengadilan Agama Tasikmalaya, BISAA !!!