Pengumuman
- Pengembalian Sisa Panjar Desember 2023 | (29/12)
- Pengembalian Sisa Panjar November 2023 | (30/11)
- Pengembalian Sisa Panjar Oktober 2023 | (31/10)
- Pengembalian Sisa Panjar September 2023 | (29/09)
- Pengumuman Penundaan Sidang 14 September 2023 | (08/09)
- Pengembalian Sisa Panjar Agustus 2023 | (31/08)
- Pengembalian Sisa Panjar Juli 2023 | (31/07)
Artikel
- Ketua PA Tasikmalaya Kembali Dipercaya Menjadi Pengajar Diklat Calon Hakim Terpadu Peradilan Agama
- Metodologi Al-Munasakhat Dalam Perhitungan Kewarisan | Oleh : Drs. Isak Munawar, MH.
- Masalah-Masalah Musykilat Dalam Hukum Kewarisan | Oleh : Drs. Isak Munawar, MH.
- Ikhtisar Hukum Waris Islam di Indonesia | Oleh : Drs. Isak Munawar, MH.
- Reposisi Struktur Kewarisan Islam Berdasarkan Teori Wasiat Wajibah | Oleh : Drs. Isak Munawar, MH.
- AL-MUSYARAKAT AL-MUTANAQISHAH DALAM AL-TIJARIY AL-ISLAMY | Oleh : DRS. ISAK MUNAWAR, MH.
INFORMASI DAN KEBIJAKAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
SK SK Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya
1. SK tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran
2. SK tentang Pengangkatan Bendahara Perkara
3. SK tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan
4. SK tentang Penunjukan Penyedia Jasa Bantuan Hukum pada Pos Bakum
5. SK tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. SK tentang Jenis-Jenis Informasi
7. SK tentang Penggunaan Ruangan dan Perlengkapan Pos Bakum
8. SK tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko
9. SK tentang Penunjukan Petugas Pengelola Sisa Panjar
10. SK tentang Penunjukan Media
11. SK tentang Penunjukan Petugas Publikasi Putusan
12. SK tentang Penunjukan Bendahara Penerima
13. SK tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
14. SK tentang Koordinator Tabayyun
15. SK tentang Penunjukan Staf Keuangan dan Umum
16. SK tentang PPK dan PPSPM
17. SK tentang Penunjukan Pengelola Website
18. SK tentang Penunjukan PPID
19. SK tentang Penunjukan Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat
20. SK tentang Perlengkapan Sidang
21. SK tentang Jurubicara / Humas
22. SK tentang Penunjukan TIM LKJIP
23. SK tentang Penunjukan Panitia Tim Pemilihan dan Tim Penilai Role Model
24. SK tentang Penunjukan Pengurus PTWP
25. SK tentang Penunjukan Pengurus BAPOR
26. SK tentang Jadwal Lokasi dan Susunan Majelis Sidang Keliling
27. SK tentang Penunjukan Panitia Penghapusan dan Lelang BMN berupa Inventaris Kantor
28. SK tentang Penunjukan Hawasbid
29. SK tentang Tim Reformasi dan Birokrasi
30. SK tentang Jadwal dan Susunan Majelis Hakim
31. SK tentang Job Des
32. SK tentang Penggunaan Ruangan dan Perlengkapan
33. SK tentang Penunjukan Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan PNS
34. SK tentang Penunjukan Penanggung Jawab Absensi Daftar Hadir dan Daftar Pulang
35. SK tentang Penunjukan Petugas Pengelola Perpustakaan
36. SK tentang Petugas PTSP
37. SK tentang Pengangkatan Tim Baperjakat
38. SK tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses dan Peruntukannya
39. SK tentang Penannggung Jawab,Pengelola dan Pembuat Laporan Keuangan
40. SK tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Meja I, II dan III
41. SK tentang Panjar Biaya Perkara
42. SK tentang Penunjukan PPK dan Staf Pengelola Biaya Proses
43. SK tentang TIM Survei Kepuasan Masyarakat
44. SK tentang TIM Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu
45. SK tentang TIM Alhi Media Arsip
46. SK tentang Pembentukan TIM Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
47. SK tentang Pengelolaan Dana Sosial Pegawai
48. SK tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua
49. Sk tentang Penunjukan TIM Penanganan Gratifikasi
50. SK tentang Penunjukan Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan
Pelayanan E-Court
Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
SelanjutnyaBagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan terdapat prosedur permohonan informasi yang terbagi pada jenis jenis informasi yang terkatagori informasi yang wajib diumumkan setiap saat dan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh masyarakat.
SelanjutnyaBantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Tasikmalaya memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Lebih LanjutE-Learning Mahkamah Agung
E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.
Lebih LanjutJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.
Lebih Lanjut
Pengadilan Agama Tasikmalaya, BISAA !!
