Pengadilan Agama Tasikmalaya Mengikuti Bimbingan Teknis Layanan Disabilitas

Singaparna | (24/03) Bertempat di ruang media center, Pengadilan Agama Tasikmalaya memenuhi undangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Berdasarkan Surat Nomor W10-A/0954/HM.00/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Bimbingan Teknis Layanan Bagi Penyandang Disabilitas, PA Tasikmalaya mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.  Dalam kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB,   Ketua PA Tasikmalaya, Drs. Subhan Fauzi, SH., MH. didampingi Panitera, Drs. Akhmad Jalaludin serta 2 petugas PTSP dan Petugas Keamanan mengikuti dan menyimak kegiatan tersebut.

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama bersama Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Dr. H Samparaja, S.H., M.H. membuka acara Bimbingan Teknis Layanan Bagi Disabilitas untuk Satker se Wilayah PTA Jawa Barat.

Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis terbagi menjadi 2 bagian yaitu yang hadir secara virtual dan langsung di Aula Serbaguna PTA Bandung. Pengadilan Agama Tasikmalaya menghadiri secara virtual, sedangkan secara langsung diikuti oleh Aparatur Pengadilan Agama sebanyak 38 orang (tiga puluh delapan) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Petugas PTSP, Petugas Keamanan/Satpam dari Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Agama Sumber, Pengadilan Agama Bogor, Pengadilan Agama Cibadak, Pengadilan Agama Cirebon, dan Agama Kota Tasikmalaya.

Ditjen Badilag telah menyusun langkah strategis untuk mewujudkan konsep pengadilan inklusif di peradilan agama:

1. Pada tahun 2019 telah disusun program, anggaran dan usulan agar layanan disabilitas di pengadilan menjadi program prioritas nasional ke Bappenas. Pada tahun itu kami telah melakukan kunjungan ke Australia untuk mempelajari model-model pelayanan hukum di pengadilan bagi penyandang disabilitas, Family Court di Sydney dan Family Court di Paramatta Registry menjadi tujuan studi banding. Selain itu Delegasi Badilag juga berdiskusi dengan beberapa peneliti dari Disability Human Rights Clinic, Universitas Melbourne tentang keterampilan praktis, interpersonal, teknis, dan kesadaran etis yang diperlukan untuk berlatih secara efektif dalam menerapkan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.
2. Pada tahun 2020 dilakukan peletakan dasar program seperti bimbingan teknis SDM, penyusunan pedoman standar pelayanan dan supervisi.
3. Pada awal tahun 2021, Dirjen Badilag mengeluarkan Surat Nomor 206/DJA/SK/I/2021 Perihal Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.
4. Mahkamah Agung menetapkan beberapa Pengadilan Pilot Project dalam hal penerapan pengadilan inklusif pada tahun 2020. 5 Pengadilan Agama yang ditunjuk menjadi Pilot Project, yaitu PA Malang, PA Semarang, PA Bandung, PA Makasar, PA Medan. Bahkan 4 diantaranya telah mendapatkan sertifikat dari Kementerian PAN & RB sebagai Pengadilan Inklusif. Kemudian pada tahun 2021, Mahkamah Agung kembali menetapkan 20 Pengadilan Agama sebagai pengadilan percontohan ramah disabilitas yang meliputi : PA Padang, PA Pariaman, PA Stabat, PA Lubuk Pakam, PA Kisaran, PA Surabaya, PA Lamongan, PA Kota Malang, PA Boyolali, PA Kendal, MS Kuala Simpang PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Barat, PA Sekayu, PA Tanjung Karang, PA Cianjur, PA Yogyakarta, PA Pontianak, PA Gorontalo, dan PA Martapura. Sedangkan pada tahun 2022 Mahkamah Agung kembali menetapkan 60 Pengadilan dan pada wilayah PTA Jawa Barat terdapat 5 Satker yang meliputi PA Bogor, PA Cirebon, PA Cibadak, PA Sumber, PA Kota Tasikmalaya, dan PA Karawang

 (Red:Fik)