• Program Prioritas Badilag 2024
  • [Website Pengadilan Agama Tasikmalaya] Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
  • [Selamat Datang] Anda Memasuki Wilayah Bebas dari Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Agama Tasikmalaya
  • [Aplikasi SIPP] Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
  • [E-Court] Untuk meningkatkan Pelayanan terhadap Pencari Keadilan, Mahkamah Agung RI mengembangkan dan mengimplementasikan Aplikasi e-Court (yang terdiri dari modul : e-filing, e-payment, e-notification, dan e-summons) . Yang didasari Perma Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA 03 tahun 2018).
  • [SIWAS] "Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
  • [STOP GRATIFIKASI!] Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari dan Jam Kerja.


banner


 area I fix

LOGO ARTEFAK area I fixAco CCTV 1area I fix LOGO SIPUTRI

   

ICON ZOOM PELAYANAN.pngZIbigZIbigZIbigZIbig  ICON ZI WBK.png  hak-hak perempuan dan anak.jpeg   
   

        pengumuman     pengumuman   costumer based1  pengumuman    pengumuman

           Program Prioritas Ditjen Badilag 2024 3840p     

Berita Pengadilan

BRIEFING OPTIMALISASI e-COURT
BRIEFING OPTIMALISASI e-COURT

TANGGAL (4).png

3

Singaparna, 23 Oktober 2024 | Bertempat di lobby Pengadilan Agama Tasikmalaya, Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H memimpin briefing rutin bulanan yang diikuti oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Tasikmalaya.

1 2
Dalam briefing ini, Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H menyampaikan bagaimana PA Tasikmalaya bisa melakukan optimalisasi e-Court dimana...

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

 

- RENCANA STRATEGIS

MATRIK RENCANA STRATEGIS REVIEW TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Visi

:

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang Agung

Misi

:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

         
     

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat perncari keadilan

     

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

                               

No

Tujuan

Target Jk Mnngh

Sasaran

Target (%)

Strategis

Uraian

Indikator kinerja

Uraian

Indikator kinerja

2015

2016

2017

2018

2019

Program

Kegiatan

Anggaran

1

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

 100%

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

 

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

 100%

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

Persentase perkara yang diselesaikan

 100%

Persentase perkara yang diselesaikan

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

Persentase penurunan sisa perkara

 100%

Persentase penurunan sisa perkara

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

 

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

         

· Banding

 100%

· Banding

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

· Kasasi

 100%

· Kasasi

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

     . PK

 100%

       . PK

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

100%

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

 100%

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

2

Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

 100%

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

     

Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi

 1%

Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

     

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

 1%

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

     

Persentase putusan  yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

 1%

Persentase putusan  yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

     

3

Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

 30%

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

 30%

 30%

 30%

 30%

 30%

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

 

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

 25%

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

 25%

 25%

 25%

 25%

 25%

Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

50%

Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

50%

50%

50%

50%

50%

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang di selesaikan

1% 

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang di selesaikan

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

                               
     

Cat : Target Jangka Menengah = target pada tahun 2019

                 

 

- RENCANA KERJA

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019

Tujuan             1. Pencarian keadilan merassa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

  1. Setiap pencarian keadilan dapat menjangkau badan peradilan
  2. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Tasikmalaya memenuhi butir 1 dan 2 diatas

No

Sasaran Strategis / Kegiatan

Indikator Sasaran

Target

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Anggaran

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

           10

           

Penyelenggaraan operasional/layanan perkantoran

100%

   

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

 

Penyelenggaraan non operasional perkantoran.

100%

   

Persentase perkara yang diselesaikan

 

Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor

100%

   

Persentase penurunan sisa perkara

 

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

 

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

100%

   

· Banding

         

1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA




Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

   

· PK

         

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

         

2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

         
 

Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi

         
 

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

         
 

Persentase putusan  yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

         

3

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

             

4

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Pembebasan Biaya Perkara

100%

   

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

 

Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan

100%

   

Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

 

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

 

Konsultan Layanan Bantuan Hukum

100%

   

Pelayanan E-Court

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Selanjutnya

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan terdapat prosedur permohonan informasi yang terbagi pada jenis jenis informasi yang terkatagori informasi yang wajib diumumkan setiap saat dan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh masyarakat.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Tasikmalaya memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut

E-Learning Mahkamah Agung

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

Lebih Lanjut

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

Lebih Lanjut

 


Pengadilan Agama Tasikmalaya, BISAA !!

[rtbs name="tab-home"]
cctv